AMBON,MALUKUINSIDE.COM-Satuan Reserse Kriminal Polres Kepulauan Tanimbar, Maluku menetapkan 11 orang tersangka konflik lahan di wilayah tersesebut.
Belasan orang yang ditetapkan sebagai tersangka ini terlibat dalam dua kasus konflik lahan antara Desa Arui Bab dan Desa Sangliat Krawain, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka yakni GB, SA, YB, EK, PL, dan AY. Keenam tersangka ini diduga telah menyalahgunakan senjata api, senjata tajam dan terlibat dalam aksi penganiayaan. Mereka memiliki peran berbeda, mulai dari menjaga perbatasan desa, berjaga di perbukitan, hingga keterlibatan langsung di lokasi kejadian.
Selanjutnya lima tersangka lain yakni MB, KM, KY, GB, dan BA. Dari hasil penyidikan, terdapat satu tersangka yang terlibat dalam dua perkara sekaligus, yakni penyalahgunaan senjata api dan penganiayaan yang menyebabkan kematian.
“Untuk kasus konflik lahan telah ditetapkan sebanyak 11 orang tersangka,” kata Kasat Reskrim Polres Kepulauan Tanimbar, Iptu Bryantri Maulana saat menyampaikan keterangan pers kepada wartawan, Selasa (13/1/2026).
Menarik dibaca. . .
Dia menjelaskan dua kasus yang saat ini ditangani tersebut merupakan buntut dari konflik lahan yang belum tuntas antara Desa Sangliat Krawain dan Desa Arui Bab.
“Dua perkara ini berawal dari konflik lahan yang belum tuntas antara Desa Sangliat Krawain dan Desa Arui Bab, yang kemudian berkembang menjadi tindak pidana,” ujarnya.
Bryantri mengungkapkan bahwa para tersangka datang ke lokasi kejadian secara berkelompok. Berdasarkan hasil pengembangan penyidikan, masih terdapat pihak lain yang diduga terlibat, namun sejauh ini polisi belum menemukan adanya alat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka baru.
“Yang kami tetapkan sebagai tersangka adalah mereka yang telah memenuhi unsur pidana dan memiliki alat bukti yang cukup sesuai ketentuan KUHAP,” tegasnya.
Terkait penggunaan senjata api, Bryantri menegaskan bahwa senjata yang digunakan bukan senjata militer, melainkan senjata tabung dan sejenisnya. Polisi ikut mengamankan sejumlah barang bukti dalam kasus tersebut.
“Namun, sesuai ketentuan hukum, senjata dengan kaliber di atas 4,5 milimeter telah dikategorikan sebagai senjata api, sehingga penggunaan tanpa izin dan tidak sesuai peruntukan merupakan pelanggaran hukum,” sebutnya.
Ia menambahkan, senjata-senjata tersebut merupakan kepemilikan pribadi, sebagian dibeli dari luar daerah dan dikirim melalui jalur laut, dengan harga yang bervariasi.
Dia menambahkan konflik ini dipicu oleh ketidakpuasan salah satu pihak pasca pelaksanaan eksekusi lahan, meskipun eksekusi tersebut telah dilakukan sesuai putusan pengadilan dan mendapat pengamanan dari Polres Kepulauan Tanimbar.
“Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat agar setiap permasalahan diselesaikan dengan cara yang baik dan bermartabat, bukan dengan kekerasan dan melibatkan komunitas, apalagi sampai menghilangkan nyawa orang lain,” tegasnya. (ELO).
