AMBON,SENTRALTIMUR.COM-Pemerintah Kota Ambon mulai membatasi para siswa di kota tersebut untuk menggunakan telepon seluler (Ponsel) selama berada di sekolah.
Pembatasan penggunaan ponsel kepada para siswa di sekolah tertuang dalam surat edaran Nomor: 420/1580/Dindik tentang pembatasan penggunaan ponsel bagi siswa jenjang SD, SMP dan PAUD di Kota Ambon.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon Frederik Taso mengatakan pembatasan penggunaan ponsel bagi siswa di sekolah dilakukan dalam rangka peningkatan tata sekolah, akuntabilitas publik dan demi prestasi siswa.
“Pembatasan juga dilakukan untuk peningkatan literasi, kedisiplinan siswa dan untuk menghindari dampak negatif perkembangan teknologi informasi kepada para siswa,” kata Taso kepada wartawan di Ambon, Rabu (7/1/2026).
Ia mengungkapkan penggunaan ponsel secara bebas oleh para siswa di sekolah juga punya dampak yang buruk terhadap pemikiran dan pegaulan siswa. Karena itu penggunaan ponsel haruis dibatasi.
“Di negara lain seperti Prancis, Australia dan beberapa negara juga sudah menerapkan kebijakan ini, dan ini tujuannya sangat baik untuk optimalisasi pembelajaran.” sebutnya.
Menurutnya pembatasan penggunaan ponsel bagi para siswa sangat penting dilakukan, sebab lewat ponsel para siswa bisa saja mengakses situs berbahaya atau tergantung dengan game yang mengarah pada nilai radikalisme.
“Pernah dari pihak Densus 88 sosialisasi penggunaan ponsel di sekolah, karena ada game yang bisa mengajak anak-anak terjerumus ke hal-hal radikalisme,” sebutnya.
Ia mengakui sebelum surat edaran tersebut dikeluarkan, sejumlah sekolah tingkat SD dan SMP di Kota Ambon telah membuat kebijakan untuk membatasi siswanya menggunakan ponsel di sekolah.
Ia pun meminta orangtua mendukung kebijakan tersebut dan selalu mengawasi anak-anaknya dalam menggunakan ponsel di rumah.
“Karena dampak lain penggunaan ponsel ini prestasi anak-anak jadi menurun. Olehnya itu orangtua juga harus mendukung dan mengawasi anak-anak mereka,” pintanya.
Saat disinggung soal terknis pembatasan ponsel untuk para siswa di sekolah, Frederik mengaku hal itu akan diatur oleh masing-masing sekolah.“Prinsipnya kebijakan ini untuk mengoptimalisasi sistem pembelajaran di sekolah,” akunya. (COZ).
